Selamat Datang di Website Resmi Keurukon Katibul Wali (Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe)

Indeks Berita

Walikota Lantik BPK Tiga Kecamatan Periode 2018 – 2024

Sabtu, 09 Juni 2018 Walikota Lantik BPK Tiga Kecamatan Periode 2018 – 2024 Reporter MC Kota Subulussalam Subulussalam, Info Publik-Anggota Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Periode 2018-2024 dalam tiga kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dilantik Walikota Subulussalam H. Merah Sakti, bertempat di Aula LPSE Setdako Subulussalam, jumat (8/6). Ketiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Rundeng. Dalam kesempatan tersebut Camat Simpang Kiri Abdurrahmansyah dan Camat Penanggalan Ronis membacakan SK Walikota Subulussalam tentang Pengangkatan Anggota BPK diwilayahnya masing-masing sementara Kecamatan Rundeng dibacakan oleh Kabag Pemerintahan Wildan Hakim. ” Di era demokrasi saat ini wanita bisa ikut diberbagai kegiatan apapun sebagai wujud emansipasinya termasuk sebagai anggota BPK, ” ucap Walikota mengawali sambutannya. Selama aturan hukum dibolehkan maka wanita bisa berpolitik, jangan ada diskrimintif dan pembatasan, tegas sakti. Sebagai mitra kerja Kepala Kampong, BPK harus sinergi dengan perangkat kampong setempat, lakukan pengawasan terhadap anggaran dana desa, jangan malah terlibat dalam menyelewengkan anggaran tersebut. ” Apabila melakukan penyelewengan bersama maka akan dilakukan penegakan hukum baik oleh Inspektorat atau pihak lain, ” tegas Sakti. Walikota mengingatkan kepada semua anggota BPK yang baru dilantik untuk menjaga amanah dan tanggungjawabnya tidak boleh sombong malah jadilah suri tauladan yang baik bagi orang lain, pinta Sakti. Beberapa hal harapan anggota BPK periode lalu agar kendaraan dinas roda dua yang dipakainya bisa menjadi miliknya, menyahuti hal tersebut Walikota akan mempertimbangkannya dan akan dibahas dengan DPRK. ” Dihadapan anggota BPK yang dilantik, Walikota menjanjikan bulan november mendatang honor perangkat desa termasuk BPK dipertimbangkan naik, ” ucap Sakti. Diakhir sambutannya Walikota meminta kepada Kepala Kampong untuk menjaga situasi yang aman dan damai menjelang pesta demokrasi dan jangan menyelewengkan dana desa, pinta Sakti. Turut menyaksikan Dandim 0118/Subulussalam, Ketua DPRK Subulussalam, Sekdako Subulussalam, Kepala SKPK, Camat dan Kepala Kampong.  

Anies Segel Pulau Reklamasi, Politikus PDIP: Itu Biasa Saja!

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta menyegel bangunan di pulau reklamasi, C dan D pada Kamis (7/6). Penyegelan dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bestari Barus menilai, tak ada yang spesial dari langkah Gubernur Anies itu. Penyegelan gedung yang melanggar IMB adalah hal biasa terjadi. "Itu hal yang biasa-biasa saja," kata Bestari ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (8/6). Bahkan, kata ia,  saking biasanya hal itu tak harus dilakukan oleh seorang Gubernur. Penyegelan itu bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). "Itu kan kelas-kelasnya Dinas Dukcapil yang laksanain juga bisa. Dukcapil yang disuruh jangan gubernur. Gubernur kan banyak kerjaan," kata dia. Bestari menambahkan, sebenarnya tak ada masalah jika Anies menyegel gedung-gedung di Pulau C dan D. Sebagai Gubernur ia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Baca juga,  Segel Pulau Reklamasi, Anies: Saya Pertama ke Sini. Namun, bangunan-bangunan yang telah berdiri menjadi mubazir. Anies seharusnya memperbaiki perizinan pulau tersebut agar bangunan-bangunan bisa dikembangkan dan perekonomian di sana bisa tumbuh. "Kalau gubernurnya pinter, diperbaiki perizinannya. Ya kan? Supaya apa? Ekonomi tumbuh," ujar dia. Bestari menambahkan, reklamasi adalah hal jamak yang dilakukan di berbagai negara di dunia. Anies tak seharusnya bangga karena bisa menutup pulau hasil reklamasi. Ia seharusnya mewujudkan perekonomian di sana. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Iman Satria menilai penyegelan Pulau C dan D hasil reklamasi Teluk Jakarta membuktikan sikap tegas Gubernur Anies. Ia dinilai telah menerapkan hukum tanpa pandang bulu. "Ini bukti kalau Gubernur tidak pandang bulu. Semua sama di mata hukum," ujar Iman ketika dihubungi Republika, Jumat (8/6). Menurut Politikus Partai Gerindra itu, keputusan itu sudah tepat. Ia menampik pandangan bahwa penyegelan yang dilakukan akan membuat bangunan yang sudah berdiri menjadi mubazir. Baginya, tidak ada yang mubazir karena bangunan-bangunan itu didirikan tanpa izin. Iman pun mendukung penuh penyegelan 932 bangunan di kedua pulau tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu diambil murni karena masalah perizinan. "Yang dilakukan Pak Gubernur sudah benar dan saya mendukung seratus persen," kata dia sumber : https://nasional.republika.co.id /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Saudi Izinkan 1.000 Pemukim Ilegal Kuwait Berangkat Haji

Jumat, 08 Juni 2018 IHRAM.CO.ID, KUWAIT CITY -- Pemerintah Saudi bersedia menyambut 1.000 penduduk ilegal dari Kuwait untuk melakukan haji. Dilansir Arab Times Online, Menteri Kehakiman Kuwait, Fahad Al-Afasi mengumumkannya pada hari Kamis (8/6). Hakim Al-Afasi yang juga Menteri Wakaf dan Urusan Islam, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa persetujuan Saudi sesuai dengan persetujuan dari Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz. Otoritas Kuwait menyampaikan permintaan untuk mengizinkan penduduk ilegal di Kuwait untuk melakukan ritual keagamaan tahunan di tempat-tempat suci di kerajaan. Kementerian Haji Saudi mengajukan permintaan kepada raja langsung dan disetujui. Al-Afasi menyatakan terima kasih kepada Raja Salman dan Menteri Haji Saudi untuk persetujuan serta upaya mereka untuk melayani para peziarah. Dia juga memuji kontribusi Duta Besar Kuwait untuk Saudi, Sheikh Thamer Jaber Al-Ahmad Al-Sabah yang telah mengerahkan sumber daya dalam hal ini. Kementerian Wakaf akan menawarkan semua fasilitas yang memungkinkan untuk membantu kelompok penduduk Kuwait ini. Seperti mendapatkan harga yang pantas untuk bepergian dan persyaratan haji lainnya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Industri telah mengumumkan bahwa Pusat Bisnis Kuwait menerima 21.643 aplikasi untuk pendirian perusahaan dari awal Januari hingga akhir Mei, laporan harian Al-Anba. Dalam pernyataan pers, kementerian juga mengungkapkan bahwa total 4.554 lisensi untuk berbagai kegiatan telah dikeluarkan sejak awal tahun ini. Jumlah perusahaan yang telah didirikan mencapai 5.928 sementara 3.063 perusahaan sedang dalam proses pendirian. Jumlah aplikasi yang ditolak berjumlah 10.615 karena kesalahan dalam nama atau alamat komersial karena sebelumnya telah terdaftar di bawah lisensi lain. Keindahan Amaliah Ramadhan Selanjutnya, Departemen Urusan Kewarganegaraan dan Paspor di Kementerian Dalam Negeri sejauh ini telah mengeluarkan sekitar 800 ribu paspor elektronik sejak pelaksanaan keputusan untuk mengganti paspor lama pada Maret tahun lalu. Lporan harian Al-Anba mengutip sumber keamanan untuk hal ini. Sumber mengatakan masyarakat berbondong ke pusat-pusat untuk menggantikan paspor lama di enam wilayah. Ia juga menyangkal informasi viral tentang perpanjangan periode untuk mengganti paspor lama yang berakhir pada 30 Juni. Dia menjelaskan tenggat waktu ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ini sesuai dengan perjanjian internasional tentang penerbitan e-paspor untuk warga negara. Ketepatan urusan paspor ini pun akan berpengaruh pada pelaksanaan ibadah haji. sumber : http://www.ihram.co.id/ /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat (8/6) pagi melemah 27 poin. Kurs rupiah melemah menjadi Rp 13.902 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp 13.875 per dolar AS. Analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto mengatakan banyak masyarakat yang berlibur ke luar negeri pada saat libur panjang Lebaran sehingga meningkatkan permintaan dolar AS di dalam negeri. "Libur panjang minggu depan juga banyak yang liburan ke luar negeri," kata dia di Jakarta, Jumat (8/6). Kemudian, tingginya permintaan dolar AS di dalam negeri juga disebabkan antara lain oleh pembayaran utang luar negeri dan dividen. Pelaku pasar juga masih menunggu pengumuman kebijakan moneter The Fed pekan depan untuk mengetahui proyeksi berapa kali lagi suku bunga akan dinaikkan pada 2018. Pada pembukaan, rupiah melemah sebesar 12 poin di level Rp 13.887 per dolar AS. Rupiah lalu bergerak di kisaran Rp 13.887 sampai Rp 13.906 per dolar AS. Sebelumnya pada penutupan Kamis (7/6) sore, nilai tukar rupiah bergerak melemah sebesar 22 poin menjadi Rp 13.875 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 13.853 per dolar AS. sumber : http://republika.co.id /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Hanafi Rais Sebut Koalisi Keumatan Menyatukan Umat

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menampik pernyataan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Indivasi Ali Muchtar Ngabalin, yang menyebut koalisi keumatan dapat memecah belah bangsa. Menurutnya, koalisi tersebut justru sebaliknya, yaitu menyatukan umat. "Enggak-enggak, malah justru menyatukan. Karena saya hadir sendiri dan Habib Rizieq sangat bijaksana dan saya kira beliau tetap istiqomah melihat umat ini tetap bersatu, kemarin di 411, 212 sudah dibuktikan, saya kira nanti di 2019 juga itu pembuktian politik ya," kata Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). Ia pun menegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pernyataan Ngabalin tersebut. Sementara itu Hanafi menjelaskan, PAN masih terus melakukan komunikasi dengan partai-partai yang diharapkan pembina Persaudaraan (PA) 212 Rizieq Shihab bisa tergabung di dalam Koalisi Keumatan. "Selama ini kan memang ada komunikasi terus ya, ketika pilkada beberapa provinsi yang strategis, kita komunikasi. Kemudian menuju pendaftaran Pilpres di Agustus september juga kita jalin komunikasi. Jadi komunikasinya juga tidak hanya antar ketua umum tapi juga berbagai level pimpinan yang lain," ungkapnya. Sebelumnya Ngabalin ikut menanggapi soal pembentukan koalisi keumatan yang diserukan Rizieq Shihab. Dia menilai pembentukan koalisi keumatan tersebut dapat memecah belah rakyat Indonesia. "Ini yang saya jelaskan gunakan pilihan kata yang kurang santun yang pecah belah rakyat pecah belah umat" kata Ngabalin di Gedung Patra Jasa Kuningan, Jakarta, Rabu (6/6) lalu. sumber : https://nasional.republika.co.id /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Kemenkeu Pastikan Hari Ini Semua Pemda Bayar THR PNS

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, seluruh pemerintah daerah akan selesai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS pada Jumat (8/6). Hal ini sekaligus menjawab persoalan pencairan THR untuk PNS di daerah. "Semua daerah hari Jumat (8/6) sudah akan membayarkan THR sesuai yang diharapkan pemerintah," kata Boediarso melalui pesan singkat kepada Republika. Ia menjelaskan, dari hasil konfirmasi kepada seluruh pemda baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota sebanyak 431 daerah telah membayarkan THR kepada PNS, pejabat daerah, serta DPRD. Sementara, 111 daerah yang tersisa telah menjadwalkan pembayaran pada Jumat (8/6). Terkait dengan besaran THR, Boediarso merinci sebanyak 305 pemda telah menganggarkan THR untuk PNS sesuai pendapatan Mei 2018 beserta tunjangan atau take home pay. Sementara, 147 daerah hanya menganggarkan THR untuk PNS sebesar gaji pokok dan 75 daerah menganggarkan THR sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Kemudian, tujuh daerah menganggarkan THR sesuai pendapatan Mei 2018 namun Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) masih dalam pembahasan. Sebanyak tiga daerah menganggarkan THR sebesar penghasilan Mei 2018 namun dikurangi tunjangan beras dan dua daerah menganggarkan sebesar penghasilan Mei 2018 dengan TPP tidak dibayarkan seluruhnya. Sementara itu dua daerah menganggarkan sebesar penghasilan Mei 2018 dikurangi tunjangan kemahalan. Kemudian satu daerah menganggarkan sesuai gaji pokok dan tunjangan kecuali tunjangan askes dan beras. sumber : http://republika.co.id /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Penjelasan Amien Rais Mengenai Koalisi Keumatan

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais memberikan penjelasan mengenai rencana koalisi keumatan. Usulan koalisi ini mencuat saat pertemuan Amien dengan Prabowo Subianto dan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab di Mekkah akhir pekan lalu. Amien mengatakan koalisi keumatan bukan hanya bicara mengenai agama Islam dan umat Islam. Tapi dalam koalisi keumatan ada juga kepentingan kebangsaan. "Jangan salah sangka dengan koalisi keumatan. Karena di balik koalisi keumatan, ada koalisi kebangsaan. Jadi keumatan dan kebangsaan itu dua sisi dari mata uang yang sama," kata Amien Rais melalui penjelasan yang direkam melalui instagram resmi miliknya, Jumat (8/6). Mantan Ketua Umum PAN itu menambahkan koalisi keumatan memikirkan nasib bangsa yang kurang bagus di tengah kepungan kepentingan bangsa asing. Amien melihat bagaimana modal asing yang menguasai Indonesia. Kemudian, begitu banyak proyek-proyek infrastruktur di Indonesia juga lebih banyak diserahkan kepada pihak asing. Sehingga tenaga kerja yang dipakai pun juga tenaga kerja asing di saat masih banyak tenaga kerja lokal belum mendapat pekerjaan. "Utang negara pun memprihatinkan," ujar Amien. Pekan lalu Amien Rais dan Prabowo menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah. Setelah itu keduanya sama-sama menemui Rizieq di kediamannya yang tak jauh dari Mekkah. Sebelum pertemuan tersebut memang sudah ramai diberitakan bahwa Rizieq mendorong agar dibentuk koalisi keumatan yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, PAN dan Partai Bulan Bintang. Selang beberapa hari setelah kedatangan Amien dan Prabowo, Rizieq juga dikunjungi oleh beberapa petinggi PKS yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi. sumber : https://nasional.republika.co.id/ /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Saudi Hukum Mati 4 Warganya karena Berhubungan dengan Iran

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pengadilan Arab Saudi menghukum mati empat orang warganya karena diduga memiliki hubungan dengan Iran. Dilansir Aljazirah, Jumat (8/6), keempat orang itu dinyatakan bersalah karena berkonspirasi untuk membunuh tokoh-tokoh terkemuka di Saudi. "Pengadilan pidana telah menjatuhkan hukuman mati kepada empat orang terduga teroris karena membentuk sel bagi Iran," kata teevisi milik negara al-Ekhbariya. Dalam laporan itu disebutkan, para teroris dilatih di kamp-kamp di Iran dan berencana membunuh tokoh-tokoh terkemuka. Menurut media yang berafiliasi dengan pemerintah, empat orang itu melakukan perjalanan ke Iran melalui kantor pariwisata dan menerima pelatihan dari Korps Garda Revolusioner Islam Iran. Saudi Arabia telah mengeksekusi mati sekitar 600 orang sejak 2014. Para tahanan dijatuhi hukuman mati jika terlibat dalam kasus terorisme, pemerkosaan, perampokan bersenjata dan perdagangan narkoba. Ketegangan melonjak antara Saudi dan Iran pada 2016 menyusul eksekusi Riyadh terhadap ulama Syiah, Nimr al-Nimr, bersama 46 lainnya karena dituding mendukung terorisme. Kematian Nimr memicu protes di sejumlah negara, termasuk Iran, di mana para demonstran masuk ke kedutaan Saudi. Akibatmya Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Aktivis HAM telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang sistem pengadilan di kerajaan, yang diatur dengan ketat di bawah hukum Islam. Meskipun pemerintah Saudi mengklaim hukuman itu berfungsi sebagai bentuk pencegahan. sumber : https://internasional.republika.co.id/ /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Sesjen MPR Dorong Generasi Muda Paham Tata Negara

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Indonesia Innovative Foundation. “Generasi muda harus memiliki inovasi yang positif dalam rangka merawat Indonesia," ujarnya di hadapan ratusan peserta socialpreneur itu, Ruang GBHN, Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (7/6). Pria asal Purwokerto, Jawa Tengah, itu mengucapkan selamat datang di MPR. Dia menyebut MPR sebagai rumah kebangsaan. "Di rumah inilah kita membangun pikiran positif dalam berbangsa dan bernegara. Anggota MPR adalah gabungan anggota DPR dan DPD," ujarnya. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, Ma’ruf mengatakan lembaga ini terus mengembangkan demokrasi dan mengawal kedaulatan rakyat. Meski MPR saat ini menjadi organ tata negara tak seperti dulu, yakni terstruktur dan tertinggi, namun perubahan yang terjadi tak mengurangi makna MPR sebab tugas hukum dasar yakni menetapkan undang-undang dasar tetap menjadi kewenangannya. “Perubahan dari lembaga tertinggi menjadi lembaga setara dengan lembaga yang lain karena kuatnya tuntutan reformasi dari masyarakat terutama dari mahasiswa," ujarnya. Sebagai lembaga yang mengurusi masalah konstitusi, Ma’ruf menyebut MPR memiliki Badan Pengkajian. Di lembaga yang berisi 45 orang ini, bertugas memikirkan dan konsen menata tata negara. “Berpikir bagaimana sistem tata negara yang ideal," ujarnya. Selain Badan Pengkajian, menyebut MPR memiliki Lembaga Pengkajian. Anggota dari lembaga ini adalah para tokoh, akademisi, dan orang-orang yang terlibat langsung saat mengamandemen UUD Tahun 1945. Lembaga Pengkajian jumlahnya 60 orang. “Di lembaga ini juga membahas masalah kebangsaan," ujarnya. Dalam masa reformasi, MPR mengakomodasi tuntutan masyarakat akan dihapusnya dwi fungsi ABRI, kebebasan per, dan menciptakan pemerintahan yang bebas KKN. Semua tuntutan itu ditampung dalam konstitusi maupun Ketetapan MPR. Dirinya mengharap agar peserta acara itu membaca Ketetapan-Ketetapan MPR. “Baik yang masih berlaku atau tidak," ujarnya. Salah satu Ketetapan MPR adalah soal etika kehidupan berbangsa. Di tap ini ada berbagai macam etika. Tak hanya soal etika yang diatur dalam ketetapan. Ada pula Ketetapan Otda, Ketetapan Anti KKN, dan Ketetapan Demokrasi. Apa yang kita ketahui dalam masalah tata negara, menurut alumni Universitas Jenderal Soedirman itu, menjadi bekal merawat bangsa dan negara. “Tolong ini dipahami dan dilaksanakan," ujarnya. Dia berharap generasi muda terus membangun ketahanan bangsa dan negara dengan Pancasila sebagai jati diri. sumber : http://republika.co.id/ /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Bamsoet Penuhi Panggilan KPK

Jumat, 08 Juni 2018 REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (8/6). Sebelumnya Bamsoet dipanggil KPK pada Senin (4/6) sebagai saksi untuk kasus KTP-elektronik, namun yang bersangkutan saat itu berhalangan hadir hingga dijadwalkan ulang pada hari ini. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, mengungkapkan Bamsoet telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebelum pukul 09.00 WIB. "Hari ini dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bambang Soesatyo sebagai saksi untuk tersangka IHP dan MOM," kata Febri dalam pesan singkatnya, Jumat (8/6). Pada pekan ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi anggota maupun mantan anggota DPR. Saksi-saksi dari anggota DPR RI tersebut dibutuhkan keterangannya oleh penyidik untuk mendalami fakta persidangan terkait dugaan penerimaan uang kepada mereka. "Para saksi dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan ini untuk mengkonfirmasi dugaan aliran dana KTP-el pada sejumlah pihak. Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait KTP-el pun menjadi salah satu poin yang diperhatikan," kata Febri. Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto, pada 28 Februari 2018 lalu. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-el dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera. Irvanto juga diduga ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-el. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-el. Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012. Uang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara. Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura. Ia diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS. Penerimaan melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-el. Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sumber : https://nasional.republika.co.id /** * RECOMMENDED CONFIGURATION VARIABLES: EDIT AND UNCOMMENT THE SECTION BELOW TO INSERT DYNAMIC VALUES FROM YOUR PLATFORM OR CMS. * LEARN WHY DEFINING THESE VARIABLES IS IMPORTANT: https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables */ /* var disqus_config = function () { this.page.url = PAGE_URL; // Replace PAGE_URL with your page's canonical URL variable this.page.identifier = PAGE_IDENTIFIER; // Replace PAGE_IDENTIFIER with your page's unique identifier variable }; */ (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE var d = document, s = d.createElement('script'); s.src = '//portaresmipemerintahacehutara.disqus.com/embed.js'; s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); (d.head || d.body).appendChild(s); })(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.